h1

Pemahaman Konsep dan Norma HAM dalam Perspektif Islam

July 4, 2012

Pelatihan HAM di hari ke dua yang diikuti oleh Kepala MTs dan MA se-Indonesia dengan tema judul di atas yang disampaikan oleh bapak Dr. Saharuddin Daming, SH, MH. Isi yang diberikan oleh beliau adalah:

I. Pengantar

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan makin biasnya batas-batas budaya dan nasionalitas, hampir di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang mulai memahami pentingnya keterlibatan terhadap persoalan Hak Asasi Manusia (HAM). Lebih dari itu, dengan semakin meluasnya liberalisasi dan demokratisasi politik, makin banyak pula pemerintah khususnya di negara-negara berkembang berangsur-angsur mengupayakan terciptanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di negeri masing-masing. Sebab mereka berkeyakinan, bila persoalan HAM tidak diperhatikan secara serius oleh suatu rezim, bisa menjadi pergunjingan di antara negara-negara, bahkan apabila suatu negara terkesan tidak cukup memperhatikan HAM, maka negara tersebut berhadapan dengan konsekuensi pengucilan oleh dunia internasional.
Dalam konteks hukum nasional, persoalan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM amat penting terutama bagaimana peran penyelenggara negara dalam melindungi hak-hak rakyat yang diukur dari sedikit banyaknya instrumen hukum terhadap persoalan HAM. Hal ini tentunya relevan dengan penegasan The Vienna Declaration (1993), bahwa:

“Human Rights and fundamental freedoms are the birth Rights of all Human being; their protection and promotion is the responsibility of governments.”

Implementasi konvensi tentang HAM ini penting, mengingat pertama, untuk mengatasi dan mengakhiri fenomena pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penyelenggara negara (aparatur negara) terhadap masyarakat sipil di berbagai negara. Kedua, untuk menggalang kerja sama yang bersifat multilateral demi mencegah, mengatasi dan mengakhiri fenomena pelanggaran HAM baik langsung maupun tidak langsung yang melibatkan penyelenggara negara (aparat pemerintah).
Terjadinya perlekatan kewajiban dan tanggung jawab pada penyelenggara negara untuk senantiasa mengoptimalkan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM tidak terkecuali kepada para Penyandang Disabilitas (PD), karena HAM bukanlah pemberian dari negara atau elemen insaniah yang bernama apa pun, tetapi HAM adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak ini tidak dapat diingkari, dicabut, atau dihilangkan karena ia merupakan hak yang melekat dan menyatu dengan lahirnya manusia. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari keberadaan dan martabat kemanusiaan.

Dalam pandangan agama terutama Islam, manusia dengan segala hak yang melekat padanya adalah makhluk paling mulia dan mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi. Firman Allah dalam Al Qur-anul Karim:

1. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sungguh Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”(QS :at-tin: 4)

2. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم
“Dan Dia (Allah) yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di muka bumi, dan Dia pula meninggikan derajat kemuliaan sebahagian di antara kamu, untuk menguji kesyukuran atas nikmat yang diberikan kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu dapat saja menimpakan azab seketika, namun sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS: Al-An’am 165)

3. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب
“Dan kepada kaum Tsamud (Kami utus) saudara mereka, Nabi Shaleh. Nabi Shaleh yang menyerukan: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan tanah itu sebagai sumber kemakmuran bagimu. Sebab itu mohon ampun dan bertaubatlah kepada-Nya. Karena sesungguhnya Tuhanku amat dekat lagi Maha Penerima Doa.” (QS: Hud 61)

4.يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS: Al-Hujurat: 13)

Demikianlah Islam menegaskan prinsip persamaan seluruh manusia. Atas dasar prinsip itu, maka setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Islam tidak memberikan hak-hak istimewa bagi seseorang atau golongan lainnya, baik dalam bidang kerohanian, maupun dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap elemen bangsa tersebut mempunyai kewajiban bersama atas kesejahteraan tiap-tiap anggotanya. Itulah sebabnya, Islam menentang segala bentuk praktik diskriminasi, baik diskriminasi karena keturunan, maupun karena warna kulit, kesukuan, kebangsaan atau keadaan fisik.

Sabda Rasulullah SAW yang artinya:
“Dengarlah dan taatilah walaupun yang diangkat menjadi pimpinan atas kamu itu seorang hamba bangsa Habsy yang kepalanya bagaikan buah anggur yang kering, selama dia menegakkan Kitab Allah padamu.”

Demikianlah komitmen dasar ajaran Islam yang lahir dan dicetuskan, dua belas abad sebelum diumumkannya The Declaration of Independence (4 Juli 1776) yang mengajarkan: that all men are created equal (semua manusia diciptakan sama), dan tiga doktrin Revolusi Perancis yang terkenal: liberte, egalite, et fraternite (1798), artinya kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan. Begitu pun hak-hak asasi manusia yang diumumkan PBB pada bulan Desember 1948.
Berdasarkan justifikasi filosofis dan religius tersebut di atas, maka teranglah jika manusia tanpa terkecuali merupakan makhluk yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Dibanding dengan makhluk lain, hanya manusia yang mempunyai kedudukan seperti itu lantaran di dalam dirinya, melekat seperangkat hak dan kewajiban yang harus dihormati dilindungi dan dipenuhi oleh siapa pun. Dalam konteks formal, organisasi, negara, pemerintah, atau kelompok apa pun mengemban kewajiban untuk mengakui, menghormati, dan melindungi HAM pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa HAM harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Hal ini tidak lain merupakan amanat dari Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang ditetapkan majelis umum PBB pada 10 Desember 1948, di Paris, Perancis. Pada bagian mukadimah UDHR antara lain dikemukakan:

“Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world.

Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people.

Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law.

Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations.

Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom.

Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms.

Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge. Now, therefore, The General Assembly, proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.”

II. HAM Dalam Dunia Islam

Meski konsepsi HAM kontemporer dalam banyak segi bersumber dari interaksi masyarakat barat, namun menurut telaahan aneka literatur menyebut inspirasi mengenai HAM itu sendiri justru berakar dari timur setidaknya kawasan babylonia atau timur tengah sebagai wilayah kelahiran para Nabi dan Rasul dari Allah SWT. Tidak ada yang dapat memungkiri jika substansi risalah para Nabi dan Rasul tersebut, tidak hanya menyangkut persoalan aqidah, ibadah dan muamalah, tetapi juga persoalan moral, etika dan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan kedatangan Islam dalam banyak ayat-ayat Al-Qur’an maupun hadits, telah menorehkan dasar-dasar legitimasi untuk menyelamatkan serta mempertinggi harkat dan martabat manusia. Semua ini merupakan bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam sebagai agama dengan pancaran peradaban dan khasanah kebudayaan yang kompleks.
Hal yang dikemukakan di atas diakui oleh para orientalis antara lain H.A.R. Gibb: “Islam I indeed much more than a system of theology; It is a complete civilization”. Demikian pula Van Dean dalam bukunya The Future of Non Western World menyatakan: “Islam is a complete integration of religious political system, way of life and interpretation of history”. Tidak dapat disangkal lagi jika persoalan HAM merupakan isu yang sangat fundamental dalam konsepsi Islam.
Urgensi penguatan nilai-nilai HAM dewasa ini dan hubungannya dengan berbagai sistem nilai atau tradisi agama terus menjadi pusat perhatian dalam perbincangan wacana HAM kontemporer. Harus diakui bahwa agama berperan memberikan landasan etik kehidupan manusia dalam mukaddimah UDHR menyebutkan bahwa: Hereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world …. Perkataan inherent dignity, yang disalin oleh Kementrian Penerangan sebagai martabat alamiah, bagi saya memberi kesan tentang pengaruh per¬kembangan ide hak-hak asasi manusia yang berkembang sebagai lanjutan perkembangan teori politik di benua Eropa, yang lama berusaha membebaskan diri dari pengaruh gereja. Selama perkembangan itu ajaran Islam tidak diketahui oleh Dunia Barat dan tidak dimengerti atau diindahkan oleh Muslim sendiri yang negaranya merupakan kekuasaan yang berdasar atas kekuatan rakyatnya hidup dalam serba ketakutan.
Pandangan ini diperkuat oleh Waardenburg yang menjelaskan bahwa Gagasan yang menjunjung tinggi martabat manusia dengan mudah dapat dijumpai dalam tradisi historis, kultural, dan religius Islam. Namun konsep modern tentang hak asasi manusia (HAM) secara teoretis merupakan hal baru, bentukan abad ke-18. Karakteristik pokoknya, yakni, setiap orang menikmati hak-hak dasar tertentu berdasarkan kenyataan bahwa ia adalah manusia tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau lainnya.
Hal ini tercermin dalam sebuah tulisan Nurcholis Madjid yang menyatakan bahwa, ketika Rasulullah SAW menyampaikan Khutbah perpisahan dalam menunaikan haji Wada di Padang Arafah, beliau mengelaborasi yang pada masa kini disebut “Hak Asasi Manusia”. Diceritakan dalam banyak hadis, Nabi Muhammad SAW mengemukakan bahwa kesucian hidup (al-dima’), harta (al-amwal), dan kehormatan (al-a’rad). Prinsip-prinsip kenabian ini dapat dibandingkan dengan “life, liberty and property”-nya John Locke dan “life Liberty, and pursuit of happiness”-nya Thomas Jefferson). Dalam khutbah perpisahan, nabi juga menyampaikan prinsip lain, termasuk hak-hak wanita, budak, buruh, dan melarang sistem ekonomi dan transaksi yang berakibat pada eksploitasi manusia atas manusia lain. Jadi seluruh proses perkembangan dan penyempurnaan misi suci Nabi Muhammad telah mencapai titik puncak melalui deklarasinya tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia
Prinsip-prinsip HAM yang terelaborasi dalam ajaran Islam, dapat kita jumpai pada Al-Qur’anul Qarim antara lain:
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah (27) di muka bumi.“ Mereka berkata, “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah padanya, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan menyucikan engkau.” (QS: Al-Baqarah ayat 30).

Menurut Maulana Muhammad Ali, bahwa gagasan Sang Maha Pencipta dalam menghadirkan khalifah di muka bumi dari sosok manusia yaitu Adam, menunjukkan adanya kualitas tertentu pada manusia dari makhluk lainnya untuk mengemban misi itu. Kualitas unggul yang dimiliki manusia dimaksud terletak pada kesempurnaan eksistensi manusia yang terdiri dari unsur materi dan spiritual. Esensi inilah yang merupakan unsur pembeda antara manusia yang diberi kedudukan yang tinggi dan mulia itu dengan para malaikat maupun makhluk Allah lainnya. (Maulana Muhammad Ali, 2005: 21)
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا

“Dan sungguh Kami telah muliakan keturunan Adam dan Kami angkut mereka di daratan dan di lautan dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dari kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (QS: Al-Israa’ ayat 70).

Menurut Quraish Shihab bahwa ayat ini merupakan salah satu dasar menyangkut pandangan Islam tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Manusia siapa pun harus dihormati hak-haknya tanpa perbedaan. Semua memiliki hak hidup, hak berbicara, dan mengeluarkan pendapat, hak beragama, hak memperoleh pekerjaan dan berserikat, dan lain-lain yang dicakup oleh Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia. Hanya saja perlu dicatat bahwa hak-hak dimaksud adalah anugrah Allah sebagaimana dipahami dari kata karramuna / Kami muliakan, dan dengan demikian hak-hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan hak-hak Allah dan harus selalu berada dalam koridor tuntutan agama-Nya.
Dalam konteks ayat ini manusia dianugerahi Allah keistimewaan yang tidak dianugerahkan-Nya kepada yang lain dan itu pulalah yang menjadikan manusia mulia serta harus dihormati dalam kedudukannya sebagai manusia. Anugerah tersebut berlaku untuk semua manusia dan lahir bersama kelahirannya sebagai manusia, tanpa membedakan seseorang dengan yang lain. Prinsip inilah yang menjadikan Nabi Muhammad SAW berdiri menghormati jenazah seorang Yahudi, yang ketika itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW menanyakan sikap beliau itu, Nabi SAW menjawab: “Bukankah yang mati itu juga manusia?” (Quraish Shihab, volume 7, 2005: 515)
Begitu tinggi dan mulia kedudukan manusia maka Allah mendeklarasikan ketundukan alam semesta terhadap manusia sebagaimana tertuang dalam firmannya:
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

“Allah yang telah menundukkan lautan untuk kamu supaya bahtera dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Dan Dia telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit serta apa yang ada di bumi; semuanya dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat ayat-ayat bagi kaum yang berfikir.”(QS: Al-Jatsiyah 12-13).

“Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya semulia-mulia kamu disisi Allah ialah yang lebih taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”(QS: Al-Hujuraat ayat 13).

Menurut Abdullah Yusuf Ali, bahwa ayat ini menginspirasi semua manusia untuk saling menghargai dan menghormati tanpa memperhatikan latar belakang, sosial, politik, ekonomi dan lain-lain. Ia menegaskan:

“A community must show its respect to its Leader in all forms of behavior; quarrels are unseemly and should be composed; manners spring from morals; and mutual respect and confidence are a duty and privilege in Islam.” (Abdullah Yusuf Ali, 2004: 638)

III. Nilai dan Prinsip HAM

Dalam rangkaian sejarah HAM sebagaimana dikemukakan di atas unsur terpenting yang selalu ada dan berkembang sesuai tuntutan zaman adalah nilai dan prinsip HAM. Kedua hal tersebut merupakan esensi dasar HAM yang dikonkritkan dalam norma HAM. Nilai dan prinsip HAM dimaksud mencakup:

a. Berlaku secara umum dan universal
b. Menghormati martabat manusia
c. Kesetaraan
d. Penghormatan
e. Tidak bisa dicabut
f. Hak tidak bisa terbagi
g. Masing-masing hak saling bergantung satu sama lainnya
h. Negara bertanggung jawab terhadap hak asasi manusia.

Nilai dan prinsip HAM tersebut di atas terakomodasi dalam rumusan definisi HAM (Deklarasi Universal HAM 10 Desember 1948 dan TAP MPR No.XVII/MPR/1998) yaitu: “HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan oleh keyakinan masing-masing orang”. Yang harus tidak kita lupakan adalah bahwa hak asasi manusia bersumber pada nilai kemanusiaan yang universal.
Rumusan definisi HAM secara normatif (Ius Constitutum) tertuang pada pasal 1 ayat 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam tataran teori, setidaknya ada 4 (empat) aliran pemikiran terhadap HAM yaitu:
1. Pandangan Universal Absolut.
2. Pandangan Universal Relatif.
3. Pandangan Partikularistis Absolut.
4. Pandangan Partikularistis Relatif.
Berdasarkan prinsip syracusa, terdapat dua sifat dari implementasi norma HAM, yaitu prinsip derogable rights (dapat di kesampingkan) dan non-derogable rights (tidak dapat dikesampingkan). Prinsip syracusa menggarisbawahi bahwa hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan hanya dapat diberlakukan pada situasi atau kondisi tertentu yang dianggap dapat membahayakan kepentingan umum, seperti situasi perang.
Adapun prinsip non-derogable rights menegaskan hak yang bersifat mutlak/absolut dan oleh karena itu, tak dapat ditangguhkan atau ditunda dalam situasi atau kondisi apa pun.
Hak yang dapat dikategorikan sebagai non-derogable rights antara lain hak hidup (rights to life), larangan penyiksaan (torture), hak untuk tidak dipenjarakan karena ketidakmampuan melaksanakan ketentuan perjanjian (kontrak), perbudakan (slavery), perhambaan (servitude), pengakuan seseorang sebagai subyek hukum kebebasan berpendapat, keyakinan dan agama, dan lain-lain juga merupakan hak-hak yang tidak boleh dikurangi.
Dalam berbagai literatur, terdapat pengkategorian unsur-unsur non-derogable rights yang cukup beragam. Dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ada tujuh jenis non derogable rights yang diakui. Di European Convention on Human Rights cuma ada empat yang sudah dimaktubkan di dalam ICCPR. Sedangkan di Amerika Serikat, ada sebelas jenis hak yang diakui sebagai non derogable rights.
Namun perlu di tegaskan bahwa The Core Of Rights (hak inti) dari non derogable rights itu ada empat hal, yaitu: Pertama, right to life (hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat). Kedua, hak untuk tidak dianiaya. Ketiga, right to free from slavery atau hak bebas dari perbudakan atau diperhambakan. Keempat, hak untuk tidak diadili oleh post facto law atau hukum yang berlaku surut. Berdasarkan deskripsi tersebut maka dapat dimengerti bahwa non derogable rights memiliki wujud yang berbeda, sepanjang berkaitan dengan 4 hal di atas.
Prinsip non derogable rights sudah tercermin dalam sistem hukum kita antara lain :
(1) Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun
(2) Pasal 1 butir 6 UU No 39/1999 tentang HAM: Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku
(3) Pasal 74 UU No 39/1999 tentang HAM: Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.

Adapun prinsip derogable rights juga tercermin dalam sistem kita antara lain:
1. Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nila-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
2. Pasal 73 UU No 39/1999 tentang HAM: Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

IV. Instrumen HAM

Instrumen HAM adalah dokumen yang berisi tentang nilai atau prinsip dan norma tentang HAM yang bersifat nasional maupun internasional. Instrumen HAM juga merupakan sumber penerapan konsep HAM pada tingkat nasional maupun internasional. Berikut ini disajikan beberapa instrumen HAM internasional yang telah menjadi bagian instrumen HAM yang bersifat nasional di Indonesia :
1. Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Right) 10 Desember 1948.
2. Konvensi Internasional tentang hak politik perempuan (International Convention On The Political Rights Of Women) di ratifikasi UU No.68/1958, tanggal 15 Juli 1958.
3. Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (International Convention On The Elimination Oll Forms Discrimination Against Women) di ratifikasi Undang-Undang No. 7/1984, Tanggal 24 Juli 1984.
4. Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (International Convention On The Rights Of Child) di ratifikasi Keputusan Presiden No.36/1990.
5. Konvensi Internasional Anti-Apartheid Dalam Olahraga (International Convention Against Apartheid In Sports) di ratifikasi Keputusan Presiden No.48/1993. Tanggal 22 Mei 1993.
6. Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Hukuman Lain Yang Kejam Tidak Manusiawi, Dan Merendahkan Martabat Manusia (International Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Of Punishment) di ratifikasi Undang-Undang No.5/1998, Tanggal 28 September 1998.
7. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination) di ratifikasi Undang-Undang No.29/1999 Tanggal 25 Mei 1999.
8. Konvenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Social Dan Budaya (International Convenant On Economic, Social And Cultural Right) di ratifikasi Undang-Undang No.11/2005, Tanggal 28 Oktober 2005.
9. Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik (International Covenant On Civil And Political Right) diratifikasi Undang-Undang No.12/2005, Tanggal 28 Oktober 2005.
10. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (Convention on The Elimination of All Forms of Racial and etnis Discrimination) di ratifikasi UU No.40 Thn 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.
11. UUD 1945 khususnya pasal 27 sampai 34.
12. UU No.39 tahun 1999 tentang HAM.
13. UU No.26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

V. Kewajiban Negara

Negara sebagai suatu asosiasi, pada hakikatnya merupakan otoritas yang terdiri dari eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan-badan lain yang dilekati wewenang untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan negara. Dalam hal ini negara yang sehari-hari diselenggarakan oleh pemerintah bersama badan kelengkapan negara lainnya mempunyai kewajiban secara hukum dan moral untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara, bahkan harus dapat bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan. Sebagai instrumen primer dari penyelenggaraan negara, maka pemerintah dan badan-badan penyelenggara negara lainnya menurut Taliziduhu Ndraha setidaknya mempunyai kewajiban yang lahir dari 3 sumber yaitu perintah, janji dan status. Perintah harus ditaati, janji harus dipenuhi, ditepati, dan ditunaikan, dan konsekuensi status adalah kewajiban untuk berbuat kebajikan terhadap orang lain.
Menurut Nickel, bahwa negara memiliki kewajiban-kewajiban untuk menghargai hak asasi orang di setiap tempat serta untuk melindungi dan menegakkan hak asasi warga negara di wilayah mereka masing-masing.
Mengingat penyelenggara negara dilekati tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya maka salah satu kewajiban penyelenggara Negara yang paling urgen dalam hal ini adalah menghormati, melindungi dan melakukan pemenuhan terhadap HAM.
Beberapa cara yang perlu dilakukan oleh penyelenggara Negara untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya antara lain Negara terutama Pemerintah diharuskan untuk mengambil tindakan yang memadai, dengan seluruh sumber daya yang ada padanya, untuk memfasilitasi warga negara mengatasi kekurangannya dalam konteks pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi, marjinalisasi.
Dalam hukum HAM, Negara c.q. pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (duty bearer). Kewajiban yang diemban Negara terdiri atas tiga bentuk, yaitu menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill).
Kewajiban untuk menghormati (obligation to respect) adalah kewajiban Negara untuk menahan diri dari campur tangan. Negara dalam hal ini harus bersikap pasif sehingga Negara harus membiarkan/ membolehkan warga negaranya dalam beraktifitas. Apabila negara melarang, mengganggu, menghambat apalagi menghilangkan hak warganya dalam beraktifitas, maka Negara melakukan pelanggaran HAM yang disebut By Commission.
Kewajiban Negara untuk melindungi (the obligation to protect) adalah kewajiban Negara untuk berbuat/melakukan sesuatu yang bersifat melindungi terjadinya pelanggaran hak warga negaranya baik dari luar maupun dari dalam negeri bahkan dari Negara itu sendiri dalam bentuk proteksi melalui peraturan perundang-undangan atau tindakan pro aktif misalnya Kamtibmas, dan lain-lain.
Kewajiban untuk memenuhi (the obligation to fulfill) adalah kewajiban negara untuk melaksanakan/ mewujudkan hak warga negaranya dalam bentuk tindakan nyata/ kebijakan atau pelayanan dan sebagainya.
Baik kewajiban melindungi, maupun kewajiban memenuhi, keduanya merupakan kewajiban di mana Negara bersifat aktif. Apabila Negara tidak berbuat atau Negara melakukan pembiaran sehingga warga negaranya mengalami pelanggaran HAM maka tindakan Negara seperti itu merupakan bentuk pelanggaran HAM yang disebut By Ommission.
Kewajiban penyelenggara negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi HAM, diatur didalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM khususnya pada :
Pasal 8: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.
Pasal 71: Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.
Pasal 72: Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Deklarasi Wina (1993) menyebut adalah kewajiban negara untuk menegakkan hak asasi manusia dan menganjurkan pemerintah untuk memasukkan standar-standar yang terdapat dalam instrumen-instrumen yang terdapat dalam instrumen-instrumen hak asasi international ke dalam hukum internasional. Proses mengadopsi dan menetapkan pemberlakuan suatu instrumen HAM menjadi hukum nasional inilah disebut sebagai ratifikasi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: