h1

Hak Asasi Manusia

July 3, 2012

Hak Asasi Manusia telah memiliki tata aturan atau Undang-undang tentang HAM yaitu U.U. NO. 39 TAHUN 1999 yang memuat Pasal 71 : tertulis Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum Internasional ttg HAM yang diterima oleh negara RI. Sejak ditandatangainya UDHR oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 dan substansi UDHR adalah Mukadimah / Pembukaan Pasal 1: Hakekat Hak asasi Manusia Pasal 2: Prinsip-prinsip HAM
Pasal 3 s/d Pasal 21: Hak Sipil dan Politik Pasal 22 s/d Pasal 28 : Hak Ekosob Pasal 29 s/d Pasal 30 : Pembatasan- pembatasan. Isi Muqaddiman UDHR adalah Bahwa pengakuan atas martabat yang melekat pada dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Bahwa pengabaian dan penghinaan terhadap hak asasi manusia telah mengakibatkan tindakan-tindakan keji yang membuat berang nurani manusia, dan terbentuknya suatu dunia dimana manusia akan menikmati kebebasan berbicara dan berkeyakinan, serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi manusia pada umumnya,

Bahwa sangat penting untuk melindungi hak-hak asasi manusia dengan peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir menentang tirani dan penindasan,

Bahwa sangat penting untuk memajukan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa,
Bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam PBB telah menegaskan kembali kepercayaan mereka terhadap hak asasi manusia yang mendasar, terhadap martabat dan nilai setiap manusia, dan terhadap persamaan hak laki-laki dan perempuan, dan telah mendorong kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas,

Bahwa bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Negara Pihak telah berjanji mencapai kemajuan universal dalam penghormatan dan ketaatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar,

Bahwa pemahaman yang sama tentang hak-hak dan kebebasan ini sangat penting dalam untuk mewujudkan janji tersebut sepenuhnya
Oleh karena itu, dengan ini
Majelis Umum,

Memproklamirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai standar umum keberhasilan semua manusia dan semua bangsa
dengan tujuan bahwa setiap individu dan setiap organ masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha melalui cara :
pengajaran dan pendidikan untuk memajukan penghormatan terhadap hak dan kebebasan ini, dan melalui upaya-upaya yang progresif baik secara nasional dan internasional, menjamin pengakuan dan ketaatan yang universal dan efektif, baik oleh rakyat Negara Pihak maupun rakyat yang berada di dalam wilayah yang masuk dalam wilayah hukumnya.
UDHR adalah MERUPAKAN FORMULASI HAM NEGARA-NEGARA BARAT YANG CENDERUNG MENDAHULUKAN HAK POLITIK DARIPADA HAK EKONOMI tataran ini adalah GENERASI I → HAK SIPIL DAN POLITIK. Pada tahun 1966 Sebagai negara anggota PBB yaitu : Nagara-negara komunis, sosialis yang didukung oleh negara berkembang menuntut kesejajaran hak ekonomi dengan hak politik dalam formulasi HAM internasional GENERASI II → HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA. Pada tanggal 16 Desember 1966 The International Covenant on Civil and Political Rights dan The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Sedangkan INSTRUMEN INTERNASIONAL HAM YANG TELAH DIRATIFIKASI OLEH INDONESIA adalah The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. (U.U.No.11 Tahun 2005)
The International Covenant on Civil and Political Rights (U.U. No.12 Tahun 2005) HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA PASAL 2 (ICESCR) Kewajiban setiap negara pihak untuk menghormati hak-hak yang diakui dalam kovenan ini.
Berjanji untuk memastikan pelaksanaannya bagi semua individu di wilayah negara ybs, tanpa ada pembedaan apapun. HAK SIPIL DAN POLITIK PASAL 2 (ICCPR) Kewajiban setiap negara pihak untuk menghormati hak-hak yang diakui dalam kovenan ini.
Berjanji untuk memastikan pelaksanaannya bagi semua individu di wilayah negara ybs, tanpa ada pembedaan apapun. PADA TAHUN 1978 Tuntutan dari negara-negara berkembang yang menghendaki bahwa hak asasi manusia juga mengakui hak kolektif / hak solidaritas. Tataran ini Generasi III HAK SOLIDARITAS / HAK ATAS PERDAMAIAN DAN PEMBANGUNAN. Pada tanggal 25 juni 1993 Konferensi dunia (PBB) tentang Hak Asasi Manusia → di Vienna DEKLARASI VIENNA & PROGRAM AKSINYA MENGAKUI BAHWA HAM BERSIFAT UNIVERSAL, TIDAK DAPAT DIPISAHKAN, SALING BERGANTUNG DAN BERHUBUNGAN
NAMUN DIAKUI ADANYA RELATIVITAS DALAM HAM KARENA ADANYA PERBEDAAN SEJARAH, BUDAYA & MAGAMA PADA MASING-MASING MASYARAKAT. KESEPAKATAN NEGARA ANGGOTA PBB AKAN DEKLARASI VIENNA & PROGRAM AKSINYA Pembentukan Institusi Nasional Hak Asasi Manusia. Rencana Aksi Nasional tentang Hak asasi Manusia. DEKLARASI VIENNA DAN PROGRAM AKSI Disetujui Tanggal 25 JUNI 1993 OLEH KONFERENSI DUNIA HAM 36. Konferensi Dunia HAM menegaskan kembali peranan penting dan konstruktif yang dimainkan oleh lembaga-lembaga nasional dalam pemajuan dan perlindungan HAM, terutama dalam kapasitas mereka dalam memberikan nasihat kepada penguasa yang kompeten, peranan mereka dalam mengatasi pelanggaran HAM, dalam penyebaran informasi tentang HAM, dan pendidikan HAM Konferensi Dunia HAM mendorong pendirian dan penguatan lembaga-lembaga nasional dst 71. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan pada tiap negara untuk mempertimbangkan keinginan untuk membuat aksi nasional yang mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat dipergunakan negara dalam memperbaiki pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. RELATIVISME CULTURAL dan PARTIKULARISTIK sehingga HAM bersifat universal, mutlak untuk dilaksanakan→ implementasinya tetap menghargai nilai-nilai yang ada di negara masing-masing. NAMUN nilai-nilai tsb tidak dapat dijadikan sebagai alasan terhadap terjadinya pelanggaran HAM.
PRINSIP-PRINSIP HAM
1.KESETARAAN (equality)
2.UNIVERSALITAS (universality)
3.MARTABAT MANUSIA (human dignity)
4.NON-DISKRIMINASI (non discrimination)
5.TAK TERBAGI (indivisibility)
6.TIDAK DAPAT DICABUT (inalienability)
7.SALING TERKAIT (interdependency)
8.TANGGUNG JAWAB NEGARA (state responsibility)
INSTRUMEN INTERNASIONAL HAM YANG TELAH DIRATIFIKASI
Konvensi Hak Politik Wanita (U.U. No. 68 Tahun 1958)
Konvensi Hak Anak (Keppres No 36 Tahun 1990)
Konvensi Penghapusan Semua bentuk diskriminasi terhadap wanita (U.U. No. 7 tahun 1984)
Konvensi menentang penyiksaan dan penahanan yang sewenang-wenang (U.U. No. 5 Tahun 1998)
Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi RAS (U.U. No. 29 Tahun 1999)
Konvensi Hak Penyandang Disabilitas telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang yang disahkan DPR RI tanggal 18 Oktober 2011 (U.U. No. 19 Tahun 2011)
Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya. Telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang yang disahkan DPR RI pada tanggal 12 April 2012.

%d bloggers like this: