h1

GURU PROFESIONAL SEGERA BERBENAH DIRI

May 30, 2012

Diawali dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Disusul Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya yang terdiri dari 13 Bab dan memuat 47 Pasal ditetapkan di Jakarta 10 Nopember 2009, serta Peraturan Bersama Menteri Pendidikan NAsional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Guru dan Angka Kreditnya yang terdiri dari 10 Bab memuat 42 Pasal dan mulai berlaku pada tanggal 6 Mei 2010 saat ditetapkan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2013. Serangkaian sosialisasi telah dilakukan diberbagai tempat terutama kepada rekan rekan guru, sebab itu tinggal beberapa bulan lagi regulasi di atas berlaku efektif, merupakan hal yang eroni manakala rekan-rekan guru profesional belum tidak atau kurang mengetahui dan memahami profesi yang sedang digelutinya.
Dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Bab I memuat Ketentuan Umum yang hanya memuat satu pasal menjelaskan istilah; jabatan fungsional guru, guru, kegiatan pembelajaran, kegiatan bimbingan, pengembangan keprofesian berkelanjutan, tim penilai jabatan fungsional guru, angka kredit, penilaian kinerja guru, daerah khusus, dan program induksi. Pada Bab II tentang Rumpun Jabatan, Jenis Guru, Kedudukan, dan Tugas Utama, yaitu pasal dua sampai pasal lima. Pada pasal dua tertulis Jabatan Fungsional Guru adalah jabatan tingkat kelahlian termasuk dalam rumpun pendidikan tingkat taman kanak-kanak, dasar, lanjutan, dan sekolah khusus. Pada pasal tiga tentang jenis guru berdasarkan sifat, tugas dan kegiatannya meliputi guru kelas, guru mata pelajaran dan guru bimbingan dan konseling/konselor. Pada Bab III tentang kewajiban tanggung jawab dan wewenang yang memuat tiga pasal yakni pasal 6, pasal 7 dan pasal 8. Pada Bab IV Instansi Pembina dan Tugas Instansi Pembina memuat dua pasal yakni pasal 9 dan 10. Pada Bab V Unsur dan Sub Unsur Kegiatan yang memuat satu pasal yakni pasal 11 menguraikan tentang unsur dan sub unsur kegiatan guru yang dinilai angka kreditnya meliputi unsure pendidikan, pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan penunjang tugas guru. Pada Bab VI Jenjang Jabatan dan Pangkat hanya memuat satu pasal, pasal 12 diantaranya diuraikan Jenjang Jabatan Fungsional Guru dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah; Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama. Sedangkan Jenjang Pangkat guru untuk setiap jenjang jabatannya adalah; Guru Pertama (Penata Muda, golongan ruang III/a, dan Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b), Guru Muda (Penata, golongan ruang III/c, dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d), Guru Madya (Pembina, golongan ruang IV/a, Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c), Guru Utama (Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dan Pembina Utama, golongan ruang IV/e). Jenjang pangkat dan jabatan fungsional guru berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jabatan. Penetapan jenjang jabatan fungsional guru untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana tertuang di atas. Bab VII Rincian Kegiatan dan Unsur yang dinilai memuat delapan pasal yaitu pasal 13 sampai pasal 20 disini rekan-rekan guru harus dan wajib mengetahui dan memahami dengan baik. Pada Bab VIII Penilaian dan Penetapan Angka Kredit meliputi delapan pasal yaitu pasal 21 sampai pasal 28. Bab IX Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Guru terdiri atas empat pasal yaitu pasal 29 sampai pasal 32. Bab X Pembebasan Semantara dan Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Guru memuat tiga pasal. Bab XI Sangsi memuat satu pasal yaitu pasal 37. Bab XII Ketentuan Peralihan yang meliputi tujuh pasal yaitu pasal 38 sampai pasal 44. Dan Bab terakhir Bab XIII Penutup memuat tiga pasal yaitu pasal 45, pasal 46, dan pasal 47.
Regulasi yang penilis tuangkan disini belumlah detail berarti hanya garis besarnya saja sebab itulah rekan-rekan guru professional seharusnya memahami secara detail dari peraturan di atas. Kemudian berbenah diri memperbaiki kinerjanya selama ini dengan tetap mengacu pada tata aturan yang berlaku sehingga tidak tertinggal dalam mengikuti laju perkembangan pendidikan yang berjalan dengan pesat. Kepada semua rekan guru selamat berkarya semoga sukses selalu, amin.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: